ABS : BURT, Pengembangan Fasilitas Bandara DEO Perlu Dukungan Pusat dan Daerah

Kami di wakili oleh Ibu Novita Wijayanti Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menilai Bandara Udara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong, Papua Barat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan derah untuk pengembangan fasilitas serta layanannya. Sebagaimana diketahui, Bandara DEO merupakan salah satu akses untuk menuju destinasi pariwisata yang cukup dikenal di mata dunia, Raja Ampat.

“Untuk itu dalam peningkatan pelayanannya, perlu dorongan dari pemerintah pusat agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Diharapkan ke depannya Bandara DEO bisa beroperasi setara internasional. Bisa menjadi bandara yang representatif di daerah timur, yang tidak hanya melakukan penerbangan domestik, akan tetapi (juga) luar negeri,” kata Novita usai mengikuti pertemuan Tim Kunker BURT dengan mitra kerja terkait pelayanan keprotokolan bandara di ruang pertemuan Bandara DEO, Sorong, Papua Barat, Jumat, ( 24/12/2021).

Novita turut menyoroti tidak adanya JOUMPA VVIP Airport Service and Lounge di Bandara DEO. Padahal menurutnya JOUMPA dapat memberikan support yang maksimal, tidak hanya untuk pejabat, akan tetapi juga kepada masyarakat. “Mungkin karena (bandara) ini pengelolaan masih di bawah Kementerian Perhubungan, Ditjen Udara dengan pemda, keberadaan Joumpa saat ini belum ada. Dengan demikian, ke depannya diharapkan (Bandara DEO) bisa maksimal dalam memberikan pelayanan dan fasilitas dengan diadakan fasilitas seperti JOUMPA yang bisa men-support penumpang bisa lebih mudah lagi,” harap politisi Partai Gerindra itu.

Novita menambahkan, adapun usulan lainnya dalam pengembangan Bandara DEO saat ini, terkait membangun embarkasi haji di wilayah Indonesia timur yang akan berencana melakukan pemberangkatan haji, bisa lebih dimudahkan tanpa harus melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. "Saya berharap dengan adanya usulan pembangunan embarkasi haji, masyarakat di Indonesia timur bisa lebih dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji. Karena dengan terealisasinya (fasilitas embarkasi haji) bisa menghemat waktu,  tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk perjalanan ke bandara lainnya,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bandara DEO Cece Tarya mengatakan, Bandara DEO saat ini hanya memiliki fasilitas satu ruangan VVIP, dan ruangan tersebut juga digunakan oleh Presiden maupun pejabat negara lainnya. Akan tetapi pemda sedang membangun ruangan yang lebih besar yang bisa digunakan untuk tamu VVIP nantinya. “Upaya untuk meningkatkan pelayanan ke keprotokoleran pimpinan negara, maupun pejabat tingkat madya dan pratama di rencana kerja kita sudah terakomodir. Bila mana ruangan VVIP yang disiapkan pemda nantinya di program rencana induk menjadi bagian yang penting, artinya bersamaan dengan pengembangan terminal nantinya akan dipindahkan ke wilayah sebelah timur,” ungkapnya.

Di sisi lain, Cece berharap Bandara DEO ke depannya dapat dijadikan embarkasi maupun debarkasi haji untuk jumlah jemaah yang dilayani kurang lebih 4000 jemaah. Dengan demikian strategi yang dilakukan adalah Indonesia menjadikan Indonesia wilayah timur sebagai hinterland dari Bandara DEO, sehingga kuota menjadi jumlah minimum. “Mengacu pada PMA Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Debarkasi Haji, jumlah kuota minimum agar sebuah bandara dapat dijadikan embarkasi harus memiliki 4000 jemaah,” tandas Cece. (ABS-931)