ABS: Partai Demokrat Kritik Pemerintah Karena Indonesia Mundur Dari Pemerintahan Sebelumnya.

 

Cimahi, 19 September 2022, dalam sosialisasi empat pilar berbangsa, Anggota DPR/MPR RI, Agung Budi Santoso (ABS) coba berikan solusi atas oleh-oleh dari hasil Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, beberapa waktu lalu.

Anggota DPR RI, ABS mengatakan, setelah ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkeliling Indonesia. Hasil penemuanya, masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Kali ini membawa oleh-oleh rapimnas, yang berupa hasil temuan mas AHY berkeliling indonesia. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu antisipasi pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah bangsa ini,” kata ABS.

Berbeda dengan Pemerintahan SBY selama 10 tahun memerintah, ABS mengatakan, pemerintah Jokowi tidak punya skala prioritas yang berdasarkan kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah mementingkan pembangunan infrastruktur dibanding kebutuhan mendesak masyarakat.

“Bukan berarti kita anti pembangunan infrastruktur, tetapi kita lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Skala prioritas pemerintah harus berdasarkan rakyat,“ ujarnya.

Bagi ABS, permasalahan naiknya harga BBM yang menyulitkan masyarakat, adalah salah satu indikasi dimana pemerintah tidak melihat skala prioritas dalam masyarakat.

“Kita lihat masyarakat, susah untuk berusaha, UMKM juga susah. Sehingga kami minta pemerintah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas, pembangunan jiwa penting itu penting,” ucapnya.

Masyarakat yang mulai antipati terhadap pemerintah, akibat kenaikan harga BBM. Menurutnya perlu penyikapan serius dari pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Pasalnya masalah kebutuhan ekonomi rakyat harus jadi pikiran pertama pemerintah.

“Tergantung pemerintah mengatasi antipati ini, dalam lagu indonesia raya bangunlah jiwanya dahulu baru badanya. Sehingga persoalan perut masyarakat harus tuntas, belum lagi masyarakat juga harus mudah mencari pekerjaan dibandingkan pembangunan infrastruktur yang menurut demokrat itu bisa ditunda,” pungkasnya.

Sumber :

Kang Iwan Setiawan/Sekretaris DPC PD Cimahi dan bandung pojoksatu