ABS: KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PENELITIAN (BUKTI) ANTARA HARAPAN DAN REALITA
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI H. Agung Budi Santoso, SH, MM (ABS) menyatakan,
apabila suatu kebijakan yang dibuat tanpa didasar kajian yang kuat dan hanya
berdasarkan atas upaya coba-coba ataupun kebiasaan semata, maka tingkat
keberhasilannya belum bisa dipastikan. Namun sebaliknya, suatu kebijakan yang
dibuat denagn berdasar pada sebuah penelitian, maka potensi tingkat
keberhasilannya akan tinggi. Penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam
menentukan keberhasilan suatu produk kebijakan.
 |
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso memberikan paparan dalam Seminar Online bertajuk 'Menentukan Arah Kebijakan Daerah Berbasis Riset', kerja sama antara Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan FISIP Sekolah Pascasarjana UNPAD. Foto: Azka/rni |
“Studi yang dilakukan
oleh Sophie Sutcliffe and Julius Court pada tahun 2005 menunjukan bahwa kajian
yang kuat dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih tepat, sehingga dapat
membantu pemerintah di dalam merancang opsi kebijakan yang paling
efektif," ucap ABS dalam Seminar Online bertajuk 'Menentukan Arah
Kebijakan Daerah Berbasis Riset', kerja sama antara Pusat Penelitian Badan
Keahlian Setjen DPR RI dengan FISIP Sekolah Pascasarjana UNPAD, di Bandung,
Jawa Barat, Rabu (16/12/2020).
ABS mengatakan, penggunaan hasil penelitian dalam
pengambilan kebijakan dewasa ini dinilai semakin penting dan menjadi tuntutan.
Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dan kebijakan tersebut hanya dapat tercapai apabila dibuat berdasarkan dari
hasil penelitian. “Sebaliknya penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat
dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan,” tandasnya.
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat itu, sebuah
penelitian yang dilakukan haruslah tuntas dan paripurna. Penelitian itu juga
harus bisa memberikan jawaban atas persoalan dari hulu sampai hilir. Selain
itu, penelitian tersebut harus aplikatif atau dapat dilaksanakan.
"Penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu
kebijakan publik sebaiknya juga melibatkan peran serta masyarakat,"
imbuhnya.
Namun demikian, sambung Anggota Komisi II DPR RI itu, di
dalam penelitian untuk membuat kebijakan publik masih ditemui adanya beberapa
hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan dalam penelitian itu diantaranya
yaitu terkait masalah keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun
prasarana dan sarana.
Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan ada
beberapa wilayah yang sulit dijangkau sehingga menjadikan kendala tersendiri
dalam penelitian, lanjutnya. "Indonesia harus bisa mencetak
peneliti-peneliti baru, untuk dapat meningkatkan rasio peneliti per 1 juta penduduk,
sehingga tidak jauh tertinggal oleh negara-negara lain," ujar ABS.
Dikatakannya, permasalahan yang juga banyak dialami negara
berkembang pada umumnya adalah kesulitan dalam menjamin alokasi anggaran yang
cukup untuk kegiatan penelitian. Ia memaparkan, hambatan dan tantangan lain
dalam penelitian adalah mengenai ketersediaan data. Pemenuhan atas data yang
dibutuhkan, diperlukan partisipasi dari seluruh lembaga penelitian dalam hal
keterbukaan dan berbagi data untuk
menghindari duplikasi penelitian.
"Persoalan data yang lain adalah Indonesia belum
memiliki sistem data yang terintegrasi yang mampu menyediakan data secara
komprehensif dan lengkap, baik dari aspek time series (waktu) maupun aspek
substansi (bidang/sektor), sehingga hal tersebut sering menyulitkan para
peneliti ketika dituntut untuk menyajikan hasil penelitiannya secara cepat yang
berdasarkan bukti yang valid dan relevan," kata ABS.
Legislator dapil Jawa Barat I itu menegaskan, hasil
penelitian yang aplikatif sebagai dasar pembuatan kebijakan menjadi hal yang
sangat penting. Untuk itu, peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan
penelitian yang tepat, sehingga, hasil penelitian dapat sesuai dengan kebutuhan
dan logika berfikir para pembuat kebijakan.
ABS menilai, permasalahan yang ada saat ini adalah belum
inline-nya topik-topik penelitian yang dihasilkan dengan kebutuhan para pembuat
kebijakan yang disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga
penelitian dan pengguna penelitian. Kondisi ini terjadi karena, antara
permintaan dan penawaran penelitian tidak dapat bertemu dalam suatu titik
keseimbangan sehingga hasil penelitian
menjadi kurang bermanfaat secara luas.
"Untuk itu sangat ditekankan sebaiknya sejak awal proses penelitian, pembuat kebijakan diajak berdiskusi tentang pandangan dan kebutuhannya, sehingga peneliti akan lebih memahami keinginan dari pembuat kebijakan yang akhirnya hasil dari penelitiannya berpeluang besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan," pungkasnya
Berikut Materi Pak Agung BS (ABS) yang disampaikan pada Webinar Nasional PUSLIT BK Setjen DPR RI dan Pascasarjana UNPAD, Tema : Menentukan Arah Kebijakan Daerah Berbasis Riset, Bandung ,16 Desember 2020
KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PENELITIAN (BUKTI)
Antara Harapan dan Realita
Oleh : H. Agung Budi Santoso, SH, MM (Ketua BURT DPR RI 2019-2024 / FPD Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. SEMANGAT PAGI !!
Yang Saya Hormati
1. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si. M.T. selaku Ketua Komisi II DPR RI
2. Bapak Sekjen DPR RI, Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
3. Bapak Kepala Badan Keahlian DPR R, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Dr. Indra Pahlevi, S.Ip., M.Si.
5. Ibu Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D sebagai Dekan Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung
6. Ibu Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D selaku Kaprodi Pasca Administrasi Publik FISIP Universitas Padjajaran Bandung
7. Serta Para Hadirin sekalian yang saya sangat hormati, namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Pertama-tama mari kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan kesehatan serta keluangan waktu yang diberikan sehingga kita semua dapat memenuhi undangan webinar dengan tema Menentukan Arah Kebijakan Daerah Berbasis Riset
Pada kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan Materi dengan judul Kebijakan Publik Berbasis Penelitian, antara Harapan dan Realita.
Hadirin yang Saya Hormati
Kebijakan Berbasis Penelitian (Research Based Policy) Menurut saya bila suatu kebijakan berdasarkan atas Coba-coba, Tiru-tiru atau Kebiasaan maka tingkat keberhasilannya tidak bisa diduga dan belum bisa dipastikan karena tidak ada dasar kajian yang kuat yang digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan.
Tetapi bila suatu kebijakan berdasar pada Penelitian, maka In syaa Allah, Tingkat Keberhasilannya Tinggi. Oleh karena itu, penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam keberhasilan suatu produk kebijakan. Studi yang dilakukan oleh Sophie Sutcliffe and Julius Court (2005) (“Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?”) menunjukan bahwa kajian yang kuat dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih tepat sehingga dapat membantu pemerintah di dalam merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Penggunaan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan (evidence based policy) dewasa ini dinilai semakin penting dan menjadi tuntutan. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik/masyarakat dan kebijakan tersebut hanya dapat tercapai apabila dibuat berdasarkan dari hasil penelitian. Sebaliknya penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan (kebijakan yang tidak tepat). Atas dasar hal di atas, menurut saya;
- Penelitian harus tuntas (paripurna) dari A sampai Z-nya;
- Penelitian itu harus bisa memberikan jawaban atas persoalan dari Hulu sampai Hilir;
- Penelitian harus aplikatif atau dapat dilaksanakan. Penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan publik sebaiknya juga melibatkan peran serta masyarakat. Namun demikian di dalam penelitian untuk membuat kebijakan publik masih ditemui adanya beberapa hambatan dan tantangan.
Hambatan dan tantangan dalam penelitian:
A. Sumber Daya
Keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun prasarana dan sarana sepertinya menjadi permasalahan klasik di Indonesia. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau sehingga menjadikan kendala tersendiri dalam penelitian.
Data dari Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, bahwa rasio peneliti di beberapa negara (Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045)
- Korsel 8.000/1jt-penduduk;
- Singapura 7.000/1jt-penduduk;
- Malaysia 2.590/1jt-penduduk dan
- Indonesia 1.071/1jt-penduduk.
Indonesia harus bisa mencetak peneliti-peneliti baru, untuk dapat meningkatkan rasio peneliti/1jt-penduduk sehingga tidak jauh tertinggal oleh negara-negara lain.
Permasalahan lain yang juga banyak dialami negara berkembang pada umumnya adalah kesulitan dalam menjamin alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan penelitian.
Data Bank Dunia Tahun 2018 menunjukkan proporsi belanja untuk sektor penelitian di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 0,2 persen dari PDB. Bahkan, menjadi yang terendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang memiliki PDB jauh lebih kecil, seperti
Singapura (2,2 persen),
Malaysia (1,4 persen),
Thailand (1 persen), dan
Vietnam (0,5 persen).
Rendahnya proporsi anggaran penelitian dari PDB di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian belum mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan nasional.
Sedangkan dari studi Burcay Yasar Akcali dan Elcin Sismanoglu dalam jurnalnya yang berjudul “Innovation and the Effect of R & D Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries (2015), menunjukan bahwa kenaikan anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) suatu negara mendorong naiknya angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran litbang terhadap PDB berkorelasi dengan kemajuan.
Secara konsisten, negara-negara dengan belanja litbang tinggi, seperti Korea Selatan, Israel, Swiss, Jepang, Finlandia, dan Amerika Serikat, merupakan negara-negara maju.
Dalam studi tersebut yang dilakukan di 19 negara ditemukan bahwa, kenaikan 1 persen belanja litbang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen di negara-negara maju, serta 0,3 persen - 0,62 persen di negara berkembang.
Dengan kondisi tersebut, tantangannya adalah bagaimana pengambil kebijakan dapat mengalokasikan anggaran penelitian yang lebih besar.
B. Ketersediaan Data
Pemenuhan atas data yang dibutuhkan, diperlukan partisipasi dari seluruh lembaga penelitian dalam hal keterbukaan dan berbagi data untuk menghindari duplikasi penelitian. Persoalan data yang lain adalah Indonesia belum memiliki sistem data yang terintegrasi yang mampu menyediakan data secara komprehensif dan lengkap, baik dari aspek time series (waktu) maupun aspek substansi (bidang/sektor), sehingga hal tersebut sering menyulitkan para peneliti ketika dituntut untuk menyajikan hasil penelitiannya secara cepat yang berdasarkan bukti yang valid dan relevan.
C. Hasil Penelitian dan Kebutuhan Kebijakan
Hasil penelitian yang aplikatif sebagai dasar pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan penelitian yang tepat, sehingga, hasil penelitian dapat sesuai dengan kebutuhan dan logika berfikir para pembuat kebijakan.
Permasalahan yang ada saat ini adalah belum inline-nya topik-topik penelitian yang dihasilkan dengan kebutuhan para pembuat kebijakan yang disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga penelitian dan pengguna penelitian, kondisi ini terjadi karena, antara permintaan dan penawaran penelitian tidak dapat bertemu dalam suatu titik keseimbangan sehingga hasil penelitian menjadi kurang bermanfaat secara luas.
Untuk itu sangat ditekankan sebaiknya sejak awal proses penelitian, pembuat kebijakan diajak berdiskusi tentang pandangan dan kebutuhannya, sehingga peneliti akan lebih memahami keinginan dari pembuat kebijakan yang akhirnya hasil dari penelitiannya berpeluang besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan.
Hadirin yang Berbahagia
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf jika di dalam penyampaian materi ini ada salah kata. Besar harapan saya semoga materi yang saya sampaikan ini tidak membosankan dan tentunya dapat menghasilkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Teriring doa semoga kita dapat segera keluar dari masa pandemi ini dan selalu diberikan kesehatan dalam melalui masa pandemi ini. Aamiin ya robbal’alaamiin.
Wabillahi Taufiq Wal-hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 16 Desember 2020
Ketua BURT DPR RI,
H. Agung Budi Santoso, SH., MM
A-538
Komentar