ABS: Pengalihan Rumah Dinas DPR Menjadi Tunjangan Perlu Kajian Lebih Mendalam

Kami sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menilai wana pengalihan rumah dinas Anggota DPR/MPR menjadi tunjangan masih perlu dikaji lebih mendalam. Sehingga menurut kami usulan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke depannya.

Kami melanjutkan BURT akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait wacana tersebut, kami mengkaji terlebih dahulu , mana yang terbaik, karena sampai sekarang masih dikaji BURT dan Kemenkeu RI.

Mengenai respon dari Anggota DPR lainnya terkait wacana tersebut , kami mengaku belum mengetahuinya. Nantinya akan ada kajian mendalam antara BURT DPR dan Anggota DPR RI.

Sebelumnya, Kemenkeu membuka opsi untuk mengalihkan rumah dinas DPR/MPR menjadi tunjangan . Hal tersebut muncul setelah adanya isu pengambilalihan rumah dinas anggota dewan di Wilayah Kalibata Jakarta Selatan.