ABS: AHY Next Leader Bangsa Indonesia

#demokratS14P!

Menurut ABS, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan Pemimpin masa depan (Next LeaderI) Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan sikap beliau, visi dan misi yang jauh ke depan. 

Pidato AHY diantaranya adalah: 1, pemotongan pajak, biar berdampak pada pengusaha atau menengah ke atas 2. Soal daya beli 60 jt orang miskin 3. Soal kesempatan pada kesetaraan perempuan 4. Kesempatan pada generasi milineal. Partai demokrat partainya perempuan dan milineal

Berikut paparan pemikiran AHY agar Indonesia jauh lebih baik:

Untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik itu, Partai Demokrat berpendapat, ada 5 Sasaran Besar yang harus dicapai oleh negara dan pemerintahan kita.

Sasaran Besar itu adalah:

1) Lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak.

2) Pendapatan dan daya beli masyarakat lebih tinggi.

3) Kemiskinan makin berkurang.

4) Hubungan antara negara dan rakyat, serta kerukunan sosial lebih baik.

5) Keadilan, kebebasan dan keamanan lebih baik.

Untuk mencapai 5 Sasaran Besar tersebut, ada 9 Strategi yang harus dijalankan.

Pertama, dilakukan pengurangan dan pelonggaran pajak.

Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan sektor riil yang belum sepenuhnya pulih, Partai Demokrat berpendapat bahwa diperlukan pengurangan dan pelonggaran pajak, bukan sebaliknya “penggenjotan pajak”. Di sini, termasuk diberikannya insentif fiskal bagi yang sangat memerlukan, khususnya kepada dunia bisnis yang menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak; yang meningkatkan ekspor yang sangat signifikan; dan yang menciptakan investasi besar-besaran.

Pada saatnya, melalui kebijakan tax cut dalam arti luas ini, diharapkan sektor riil dan investasi akan makin bergerak, ekspor kita akan makin kompetitif, lapangan pekerjaan tersedia makin banyak, pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat akan meningkat, dan akhirnya ekonomi akan tumbuh lebih tinggi.

Saya berpendapat bahwa tax reforms harus segera dilakukan. Reformasi perpajakan yang membawa kebaikan bagi negara, dunia usaha dan rakyat.

Strategi kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini harus terus dilanjutkan. Bukan hanya pada sektor pekerjaan umum dan perhubungan, tetapi mencakup semua sektor. Bukan hanya yang berskala besar, tetapi juga yang berskala menengah dan kecil. Bukan hanya dilakukan oleh BUMN-BUMN, tetapi juga oleh swasta. Dan juga bukan hanya menggunakan dana APBN, tetapi juga dana swasta.

Kebijakan ini diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, sehingga akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Saya berpendapat, infrastruktur di pedesaan juga perlu terus dibangun dan bahkan ditingkatkan, agar ekonomi rakyat makin bergerak, serta kemiskinan dan ketimpangan makin berkurang.

Strategi ketiga, mengembangkan UMKM dan kewirausahaan.

UMKM dan kewirausahaan dalam arti “entrepreneurship” dan “technopreneurship”, perlu dikembangkan secara besar-besaran. Gerakan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, dan akhirnya, juga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kita tahu, era “ekonomi baru” ditandai dengan berkembangnya teknologi digital dan banyaknya jenis pekerjaan lama yang digantikan dengan pekerjaan baru. Misalnya, berkembangnya “online business” dan juga “online jobs”. Pengembangan UMKM dan kewirausahaan juga harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis tipe baru ini. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tepat, sehingga akibat pergeseran lapangan pekerjaan ini, tidak terlalu banyak yang menjadi korban. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bekerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan UMKM dan kewirausahaan ini.

Strategi keempat, menaikkan gaji pegawai, upah buruh, dan pendapatan masyarakat secara umum.

Dalam kurun waktu 5 tahun pasca Pemilu 2019, gaji pegawai, termasuk gaji PNS (ASN), guru, anggota TNI dan Polri, serta upah buruh harus dinaikkan sehingga mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi. Golongan menengah dan atas memang tidak memiliki persoalan dengan penghasilan dan daya beli, namun golongan bawah, yang jumlahnya lebih dari 60 juta, saat ini memiliki kesulitan dalam penghasilan dan daya beli mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan kebijakan pengurangan dan pelonggaran pajak, perusahaan-perusahaan diharapkan mampu meningkatkan upah buruh, sehingga penghasilan buruh menjadi lebih layak lagi. Peningkatan upah buruh tentu harus disertai dengan peningkatan produktivitas mereka, sehingga bisa meningkatkan daya saing perusahaan dan perekonomian kita.

Di tahun-tahun mendatang, perekonomian global dan nasional diperkirakan akan makin tumbuh. Termasuk akan ada kenaikan harga-harga barang dan jasa. Rakyat tentu akan menderita jika penghasilan dan daya beli mereka tidak naik.

Strategi kelima, meningkatkan program penanggulangan kemiskinan.

Program-program bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu harus ditingkatkan, melalui bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, serta bantuan-bantuan lainnya. Dengan demikian mereka dapat hidup lebih layak. Hal ini juga akan mendatangkan rasa keadilan, sekaligus mencegah melebarnya jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Ingat, pasar tidak sensitif terhadap kemiskinan dan keadilan. Ekonomi yang kapitalistik dan termasuk paham Neolib, memang tidak suka dengan subsidi. Pemerintahlah yang harus sensitif dan peduli. Partai Demokrat menolak pandangan bahwa subsidi untuk membantu rakyat itu salah. Tentu subsidi yang dimaksud haruslah tepat sasaran dan dalam batas kemampuan fiskal yang tersedia.

Strategi keenam, meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan dan pendidikan.

Akses kesehatan dan pendidikan yang sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden SBY diantaranya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa baik dalam maupun luar negeri, seperti program Bidik Misi dan LPDP, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program BPJS, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Program-program ini terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya kaum miskin dan golongan tidak mampu. Kita ingin siapapun, dimanapun, dengan latar belakang apapun punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.

Di sini, saya memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan Indonesia. Kita semua sepakat bahwa perempuan adalah tiang negara. Maknanya, kaum perempuan memiliki peran kunci dalam kemajuan bangsa, hari ini dan seterusnya. Saat ini, kita melihat semakin banyak perempuan Indonesia yang sukses dan memegang peranan penting, baik dalam pemerintahan dan parlemen, sebagai profesional, akademisi, pebisnis, diplomat, prajurit TNI dan Polri, aktivis, maupun profesi-profesi lainnya. Lebih dari itu, perempuan-perempuan Indonesia juga sangat berperan dalam melahirkan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, sehat dan berkualitas. Karena itu, negara harus memprioritaskan kaum perempuan untuk mendapatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang terbaik.

Strategi ketujuh, meningkatkan kerukunan antar sesama elemen masyarakat, serta meningkatkan hubungan yang baik dan kemitraan antara negara dan masyarakat.

Hubungan antara negara dan pemerintah dengan masyarakat, termasuk Ormas dan LSM haruslah baik dan harmonis. Indonesia tidak boleh menjadi “Police State”, dalam arti memiliki mentalitas dan mindset yang hanya mengedepankan, dan terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi. Kerukunan dan hubungan baik antar sesama elemen masyarakat yang tergerus tahun-tahun terakhir ini, harus dipulihkan dan bahkan diperkuat. Pemerintah harus bisa mengayomi dan mempersatukan rakyatnya, jangan sebaliknya, justru memisahkan mereka dengan narasi dan tagline apapun. Negara harus melindungi kaum minoritas, tanpa menomor-duakan kaum mayoritas.

Strategi kedelapan, melanjutkan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan publik, dengan tetap memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab.

Hadirnya pers yang independen, dengan pemberitaan yang faktual, fair dan berimbang sangat diperlukan demi tegaknya demokrasi. Kita punya pengalaman buruk di masa lalu, sejumlah rezim pemerintahan jatuh karena dinilai berlebihan dalam penggunaan kekuasaan, tanpa kontrol sosial yang memadai. Sungguhpun demikian, para pengguna kebebasan, apakah pers dan media massa, politisi, civil society, maupun masyarakat luas, tidak boleh melakukan praktik-praktik yang melampaui batas kepatutannya, seperti menebar berita palsu (hoax), fitnah, black campaign, termasuk ujaran kebencian (hate speech). Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila, dan hanya akan memecah belah sesama anak bangsa.

Strategi kesembilan, melakukan penegakan hukum secara tegas, adil dan bebas kepentingan politik.

Rasa keadilan adalah sesuatu yang bersifat asasi, yang tidak boleh diabaikan apalagi dihilangkan. Dengan tetap mengedepankan supremasi hukum dan “the rule of law”, harus dicegah penegakan hukum yang tidak adil, apalagi sarat dengan kepentingan politik maupun motif-motif lainnya.

Dalam rangkaian Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, negara harus menjadi contoh untuk menegakkan kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik. Negara, pemerintah, serta BIN, Polri dan TNI harus benar-benar netral, tidak berpihak dan independen.

Inilah saudara-saudara, 9 Strategi dan langkah besar yang Partai Demokrat perjuangkan untuk dijalankan oleh pemimpin dan penyelenggara negara di era pemerintahan mendatang.